Oleh: Ferdi Tanoni*
Membaca media-media Australia beberapa minggu terakhir ini dan adanya kunjungan Menteri Pertahanan Australian dan Wakil Perdana Menteri Australia yang meminta kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan kerja sama yang lebih erat dalam memberantas orang-orang ilegal masuk ke Australia.
Dimana salah satu artikel menarik yang dipublikasi hari ini (24/02/24) oleh media Australia terbitan The Weekend Australian dengan judulnya Smuggle Time:‘there’s information from Indonesia – East Timor Border’ (Waktu penyelundupan: ‘ada informasi dari perbatasan Indonesia-Timor Timur’) dengan artikelnya yang cukup panjang tentang pemberantasan penyelundupan orang-orang ilegal yang masuk ke Australia melalui wilayah Timor Barat.
Sehubungan dengan berbagai artikel, protes dan lain sebagainya dari Australia dan sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di Timor Barat merasa berbagai tulisan tersebut belum menyentuh persoalan yang sebenarnya di Laut Timor ini. Dimana Australia hanya mengedepankan saja tentang hak-haknya akan tetapi tidak pernah memikirkan tentang hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
Pada tahun 2003 yang lalu raja-raja dan Pemangku Adat Masyarakat di Timor, Rote, Sabu dan Alor dalam sebuah rapat besar tersebut telah menerbitkan apa yang dinamakan dengan Maklumat Insana dan diberikan kepada saya. Artinya, Maklumat Insana ini dengan tegas dan jelas seluruh masyarakat Adat di Timor Barat, Rote, Sabu dan Alor memberikan “hak” kepada saya untuk memperjuangkan hak masyarakat adat di Laut Timor dan gugusan Pulau Pasir.
